26 C
Jakarta
Sabtu, 4 Desember 2021
BerandaNewsNusantaraPasar Tumpah dan Tempat Kuliner di Bandung Dapat Izin Buka, Satpol PP...

Pasar Tumpah dan Tempat Kuliner di Bandung Dapat Izin Buka, Satpol PP : Rawan Pelanggaran Protokol Kesehatan

- Advertisement -

Bandung, IndoChannel.id – Pasar tumpah dan tempat kuliner di Kota Bandung telah diperbolehkan beroperasi kembali oleh Pemkot Bandung.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kota Bandung, Idris Kuswandi mengatakan jika pasar tumpah dan tempat kuliner rawan pelanggaran protokol kesehatan. Namun, Ia juga berujar masyarakat sudah mulai terbiasa dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini.

- Advertisement -

“Ada beberapa titik, kalau malam titik rawan pelanggaran perwal Covid-19 di kawasan kuliner Dipatiukur, Monju, Taman Cilaki, Jalan Lengkong Kecil, Jalan Riau ada kafe resto dan Jalan Dago,” kata Idris di Balai kota Bandung, Selasa (5/10/2021).

Idris menyebut di Jalan Dago pada malam hari di akhir pekan seringkali dipadati oleh komunitas motor dengan jumlah yang banyak diatas 50 orang. Termasuk, kawasan kuliner di Taman Cibeunying, Jalan Cibadak, dan Jalan Turangga.

“Siang titik rawan pelanggaran prokes di pasar tradisional, pasar tumpah Kiaracondong, Kosambi. Pasar tumpah berkala di hari Minggu di GBLA, kawasan Astana Anyar, Mekar Wangi, Monju,” pungkasnya.

Ia mengutarakan kerjasama antara Satgas Covid-19 tingkat kota dan kecamatan perlu dilakukan untuk melakukan pengawasan. Pihaknya menduga di tempat-tempat tersebut banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

“Kita diduga banyak pelanggaran prokes,” tambahnya.

Sementara itu selama kurun waktu 1 – 22 September telah terjadi pelanggaran prokes yang dilakukan perorangan sebanyak 586 orang. Mereka diberikan teguran lisan.

Idris menambahkan, sebanyak 17 teguran lisan diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar. Penahanan KTP kepada 44 orang pelaku usaha dan penyelenggaraan persidangan kepada 34 orang pelaku usaha yang melanggar prokes.

“Pelanggaran didominasi  pelanggaran operasional dan kapasitas. Mereka mayoritas dikenakan denda administrasi,” tandasnya.

Latest news

Related news

- Advertisement -