JAKARTA, Indochannel.id – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Syafruddin, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menetapkan kriteria penerima BBM bersubsidi secara tegas dan transparan. Langkah ini dianggap krusial mengingat rencana pemerintah membatasi penjualan BBM bersubsidi dan BBM penugasan mulai 1 April 2026, guna menjaga keberlanjutan fiskal negara.
“Kementerian ESDM harus segera menetapkan kriteria penerima BBM bersubsidi yang berbasis pada data terpadu nasional dengan integrasi lintas sektor. Kita butuh sinkronisasi data kendaraan dan profil sosial-ekonomi pengguna untuk memastikan bahwa subsidi ini benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak secara sistemik, bukan justru dinikmati kelompok yang mampu,” ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Politisi tersebut menekankan, kebijakan pembatasan BBM subsidi tidak boleh dilakukan secara serampangan tanpa dasar data yang kuat. Ia meminta pemerintah menggunakan basis data terpadu nasional yang mengintegrasikan berbagai sektor agar penyaluran BBM subsidi maupun penugasan tepat sasaran.
“Kami berharap kebijakan penghematan energi ini tidak malah memicu gejolak di publik karena ketidakjelasan penerima BBM subsidi dan penugasan,” katanya.
Syafruddin menjelaskan, langkah pengetatan ini penting untuk membantu negara mengantisipasi dampak kelangkaan energi global. Menurutnya, tensi konflik di Timur Tengah yang terus memanas memberikan tekanan besar pada pasokan energi dunia, sementara Indonesia saat ini merupakan negara net importir BBM yang sangat bergantung pada pasokan luar negeri.
“Langkah ini penting untuk memastikan penghematan BBM benar-benar membantu negara mengantisipasi dampak kelangkaan energi akibat konflik Timur Tengah. Kita harus sadar dan waspada bahwa selama ini Indonesia merupakan negara net importir BBM. Ketergantungan kita pada impor membuat posisi sangat rentan terhadap gejolak harga dan pasokan global,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syafruddin mengingatkan pemerintah agar tidak hanya terjebak pada kebijakan jangka pendek berupa pembatasan semata. Ia mendorong percepatan pencapaian kedaulatan energi nasional dengan memperbesar porsi penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan memperkuat riset pengembangan energi alternatif dalam negeri.
“Pemerintah harus segera mewujudkan kedaulatan energi dengan memperbesar penggunaan energi baru terbarukan. Upaya riset dan pengembangan energi alternatif juga harus digalakkan dengan menggandeng kampus serta lembaga riset terkait. Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada energi fosil yang kian terbatas jumlahnya,” tambahnya.
Legislator asal Kalimantan Timur ini menegaskan, fenomena konflik Timur Tengah harus menjadi pengingat keras bagi bangsa Indonesia untuk memikirkan langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan lembaga riset menjadi kunci agar Indonesia memiliki ketahanan energi yang mandiri di masa depan.
“Ketergantungan sumber energi kepada negara lain sama saja dengan kehilangan separuh kedaulatan. Indonesia punya potensi besar energi baru terbarukan yang bisa segera dimanfaatkan,” pungkasnya.
