Jakarta, IndoChannel.id – Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah bersama manajemen PT Pos Indonesia (Persero) terus memperkuat langkah transformasi dan pembenahan perusahaan guna menjaga keberlanjutan kinerja serta kepercayaan investor.
Dorongan tersebut disampaikan menyusul keterbukaan informasi perseroan mengenai belum terpenuhinya pembayaran imbal jasa Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 Seri A-C yang jatuh tempo pada 7 Juli 2026. Perseroan menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kas perusahaan, dengan nilai kewajiban mencapai Rp24,12 miliar.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, mengatakan momentum ini dapat menjadi bagian dari evaluasi untuk memperkuat fondasi bisnis PT Pos Indonesia agar mampu menghadapi tantangan ke depan.
”Beberapa waktu lalu saya sudah mengingatkan PT. Pos Indonesia untuk lebih serius. karena kalau persoalan fundamental tidak cepat dibenahi, cepat atau lambat kepercayaan pasar akan ikut terdampak. Hari ini kekhawatiran itu mulai terlihat,” ujarnya kepada wartawan, Senin (21/7).
Menurut Darmadi, PT Pos Indonesia merupakan BUMN strategis yang memiliki jaringan layanan hingga ke berbagai pelosok Indonesia. Karena itu, keberlanjutan transformasi perusahaan dinilai penting agar fungsi pelayanan kepada masyarakat dan sektor logistik nasional dapat terus berjalan secara optimal.
Ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan penurunan peringkat kredit nasional PT Pos Indonesia oleh Fitch Ratings sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola dan kesehatan keuangan perusahaan.
”Mungkin banyak orang yang bertanya apa arti peringkat C(IDN)? Peringkat C (IDN) berarti PT Pos Indonesia berada pada kategori risiko kredit yang sangat tinggi dalam skala nasional Indonesia,” tuturnya.
Darmadi berharap pemerintah dan manajemen PT Pos Indonesia dapat terus membangun langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan, mulai dari penguatan kondisi keuangan, penyempurnaan model bisnis, peningkatan tata kelola, hingga pengawasan yang lebih efektif.
”Karena itu saya berharap pemerintah dan manajemen PT. Pos Indonesia tidak hanya fokus menyelesaikan kewajiban yang tertunggak, yang jauh lebih penting adalah melakukan pembenahan secara menyeluruh, perbaiki kondisi keuangan perusahaan, perkuat tata kelola, evaluasi model bisnisnya dan pastikan pengawasan berjalan lebih efektif agar persoalan seperti ini tidak terulang kembali,” ujarnya.
Ia meyakini, melalui pembenahan yang dilakukan secara konsisten, kepercayaan investor terhadap PT Pos Indonesia dapat terus diperkuat sehingga perusahaan memiliki ruang yang lebih baik untuk melanjutkan transformasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
”Ini bukan hanya sekedar 24M yang belum dibayarkan yang jauh lebih besar adalah kepercayaan investor. Kalau kepercayaan investor turun, biaya pendanaan akan semakin mahal sehingga kemampuan perusahaan mencari pembelanjaan juga akan menjadi semakin sulit dan pada akhirnya ruang gerak perusahaan untuk melakukan transformasi akan semakin terbatas,” pungkasnya.
