Washington, IndoChannel.id – Pemerintahan Presiden Donald Trump melalui Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara resmi menangguhkan penerbitan visa imigran bagi warga negara dari 75 negara mulai 21 Januari 2026. Kebijakan ini bertujuan mencegah masuknya calon imigran yang dinilai berisiko tinggi menjadi beban publik (public charge) dan memanfaatkan program kesejahteraan Amerika Serikat.
Pengumuman tersebut disampaikan pada 14 Januari 2026 oleh Departemen Luar Negeri di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari perintah yang dikeluarkan pada November lalu terkait pengetatan aturan public charge. Penangguhan bersifat tanpa batas waktu sambil menunggu evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penyaringan imigrasi.
“Pemerintahan Trump mengakhiri penyalahgunaan sistem imigrasi Amerika oleh mereka yang ingin menguras kekayaan rakyat Amerika,” tegas Departemen Luar Negeri dalam pernyataan resminya, dikutip Kamis (15/1/2026).
Visa imigran yang diperuntukkan bagi tinggal permanen sepenuhnya ditangguhkan. Sementara itu, visa non-imigran seperti visa turis (B-1/B-2), bisnis, pelajar, dan kerja sementara tetap diproses. Namun, pengawasan terhadap pemohon visa non-imigran diperketat melalui instruksi internal ke seluruh kedutaan dan konsulat AS.
“Beban pembuktian ada pada pemohon untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan mengajukan tunjangan publik selama berada di AS,” demikian isi telegram internal Departemen Luar Negeri.
Petugas konsuler kini diwajibkan memeriksa berbagai faktor secara mendalam, termasuk usia, kondisi kesehatan, status keluarga, kemampuan finansial, tingkat pendidikan, keterampilan kerja, riwayat penerimaan bantuan publik, serta kemampuan berbahasa Inggris. Apabila terdapat kecurigaan, pemohon harus menyertakan bukti keuangan secara rinci.
Dampak Jelang Piala Dunia 2026
Kebijakan ini diberlakukan sekitar lima bulan sebelum FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Turnamen tersebut akan digelar bersama di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, serta diperkirakan menarik jutaan pengunjung internasional.
Meski penangguhan hanya berlaku untuk visa imigran, pengetatan proses penyaringan visa non-imigran serta potensi antrean panjang di kedutaan dan konsulat dikhawatirkan menyulitkan penggemar sepak bola dari negara-negara terdampak.
Sejumlah negara yang telah atau berpotensi lolos ke Piala Dunia 2026 termasuk dalam daftar 75 negara tersebut, antara lain Brasil, Kolombia, Uruguay, Mesir, Ghana, Aljazair, Pantai Gading, Maroko, Senegal, Tunisia, serta Iran dan Haiti yang dalam beberapa kasus menghadapi pembatasan lebih ketat atau larangan perjalanan penuh.
Pakar imigrasi dan pelaku industri pariwisata menilai bahwa meskipun FIFA telah memperoleh jaminan akses khusus bagi pemain, ofisial, dan personel tim, penggemar umum dari negara-negara tersebut berpotensi menghadapi proses visa yang lebih rumit, memakan waktu lebih lama, dan berisiko penolakan. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa penggemar masih dapat menghadiri pertandingan di Kanada atau Meksiko, namun akses ke venue di Amerika Serikat—yang menjadi lokasi mayoritas pertandingan—akan menjadi tantangan utama.
Daftar 75 Negara yang Terkena Penangguhan Visa Imigran
Berdasarkan pengumuman resmi Departemen Luar Negeri AS dan Associated Press, negara-negara yang terdampak adalah:
Afghanistan, Albania, Aljazair, Antigua dan Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belarusia, Belize, Bhutan, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Myanmar, Kamboja, Kamerun, Cape Verde, Kolombia, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Kuba, Dominika, Mesir, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Iran, Irak, Jamaika, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Kirgistan, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Makedonia Utara, Moldova, Mongolia, Montenegro, Maroko, Nepal, Nikaragua, Nigeria, Pakistan, Republik Kongo, Rusia, Rwanda, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, dan Yaman.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk menegaskan prinsip bahwa imigran harus mandiri secara finansial, di tengah proyeksi manfaat ekonomi besar dari penyelenggaraan Piala Dunia 2026 dan Olimpiade 2028 di Amerika Serikat.
