JAKARTA, Indochnnel.id – Belum genap dua bulan menjabat sebagai Bupati Pati, Sudewo sudah menghadapi badai tekanan dari berbagai arah. Mulai dari kemarahan publik atas kebijakan kontroversial, hingga sorotan tajam dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepemimpinan Sudewo berada di titik krusial.
Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen menjadi pemantik gelombang protes warga. Meski kemudian dicabut dan diikuti dengan permintaan maaf terbuka dari Sudewo, masyarakat tetap menuntut pertanggungjawaban.
Puncaknya terjadi pada aksi besar-besaran 13 Agustus 2025, yang berakhir ricuh. Ribuan warga turun ke jalan dan melempari Sudewo dengan botol serta sandal sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Tak hanya itu, krisis semakin dalam dengan munculnya dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi proyek jalur kereta api saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Pemeriksaan oleh KPK terhadapnya pada Rabu (27/8/2025) menambah tekanan terhadap legitimasi politiknya.
Dalam perkara yang sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang, jaksa menyebut adanya penyitaan uang senilai Rp3 miliar dari rumah Sudewo, serta dugaan penerimaan suap miliaran rupiah dari pihak swasta dan pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sudewo membantah keras semua tuduhan tersebut.
Menanggapi situasi yang memanas, Sudewo mengimbau masyarakat Pati untuk menjaga kedamaian dan berjanji akan merangkul semua pihak, termasuk para demonstran.
“Saya menyuruh masyarakat kompak, solid, dan damai,” ujarnya. Ia juga menyatakan komitmennya untuk tetap menjalankan amanah sebagai Bupati.
Namun, langkah itu belum cukup meredam gejolak. DPRD Pati telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki kebijakan kontroversial tersebut, dan wacana pemakzulan pun mulai mencuat. Sementara itu, lebih dari 350 surat desakan penetapan tersangka dikirim masyarakat Pati ke KPK pada 25 Agustus.
Anggota Komisi II DPR RI, Mohamad Toha, mendesak pemerintah pusat dan provinsi segera turun tangan agar konflik tidak semakin membesar.
“Ketegangan antara Bupati Pati dan masyarakat tidak boleh dibiarkan. Perlu dialog untuk solusi terbaik,” tegasnya.
Dinamika yang terjadi menunjukkan kompleksitas kepemimpinan di tengah sorotan hukum dan krisis kepercayaan publik. Masa depan kepemimpinan Sudewo kini dipertaruhkan, di tengah sorotan nasional dan tuntutan lokal yang semakin keras.
