NTT, IndoChannel.id – Puluhan warga Desa Inbate, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), terlibat bentrokan dengan aparat keamanan Timor Leste pada Senin, 25 Agustus 2025, pukul 09.00 WITA.
Insiden ini menyebabkan seorang warga dilaporkan tertembak, memicu ketegangan di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste.
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa bentrokan melibatkan 24 warga Dusun Nino, Desa Inbate, yang sedang melakukan gotong royong membuka lahan untuk menanam jagung di sekitar patok Provinsi 36. Mereka berhadapan dengan tujuh personel Unidade de Patrulhamento da Fronteira (UPF) Timor Leste yang membawa senjata laras panjang.
“Kejadian itu melibatkan 24 warga Dusun Nino, Desa Inbate, yang tengah melaksanakan kegiatan gotong royong membuka lahan untuk persiapan menanam jagung di sekitar patok Provinsi 36,” ujar Judha, Kamis (28/8/2025).
Menurut Judha, insiden dipicu oleh kedatangan tim survei perbatasan Timor Leste yang terdiri dari dua pejabat dinas pertanahan dan lima pengawal bersenjata dari UPF.
“Tim Timor Leste terdiri dari 2 pejabat dinas pertanahan dan 5 pengawal bersenjata lengkap dari polisi perbatasan (UPF),” jelasnya.
Miskomunikasi Jadi Pemicu
Judha menjelaskan bahwa kegiatan survei seharusnya dilakukan secara bersama-sama antara Indonesia dan Timor Leste dalam rangka *Joint Field Survey*. Namun, tim Timor Leste bergerak lebih awal tanpa kehadiran tim Indonesia, sehingga memicu kesalahpahaman dengan warga setempat.
“Berdasarkan informasi dari para pihak terkait dan kunjungan langsung ke lapangan oleh tim KBRI Dili, ditemukan fakta bahwa insiden ini terjadi karena adanya miskomunikasi dan kesalahpahaman antara Tim Pembangunan Patok Timor Leste dengan masyarakat Indonesia di wilayah Inbate, TTU,” ungkap Judha.
Warga Desa Inbate, yang menolak pembangunan patok batas di lokasi tersebut, bereaksi terhadap kehadiran tim survei yang tidak didampingi pihak Indonesia. Ketegangan pun meningkat hingga memicu bentrokan.
Langkah Diplomatik KBRI Dili
KBRI Dili langsung mengambil langkah cepat untuk meredam situasi. Judha memastikan pihaknya telah menyampaikan nota diplomatik kepada pemerintah Timor Leste, yang menyetujui penundaan survei di 12 lokasi rawan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
“Duta Besar RI untuk Dili juga telah menyampaikan concern kepada Wakil Perdana Menteri Timor Leste, Bapak Mariano Assanami Sabino. Keduanya sepakat untuk menunda kegiatan survei bersama, meminta masing-masing warga untuk saling menahan diri, dan mendorong pengelolaan media kedua negara dengan baik terhadap kejadian ini agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan,” papar Judha.
Selain itu, KBRI Dili telah meninjau lokasi kejadian melalui perwakilan di Oecusse dan berkoordinasi dengan Pamtas serta Polda NTT untuk penyelidikan lebih lanjut.
“Melalui Atase Kepolisian dan Atase Pertahanan, KBRI Dili juga terus berkoordinasi erat dengan Pamtas dan Polda NTT dalam rangka penyelidikan,” tambahnya.
Imbauan untuk Warga
Pihak berwenang mengimbau warga untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas.
“Mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga kondusivitas, dan sementara tidak melakukan aktivitas di patok Provinsi 36,” tegas Judha.
Insiden ini menjadi pengingat pentingnya koordinasi lintas negara dalam kegiatan perbatasan. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste kini tengah mengevaluasi prosedur survei bersama untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Bentrokan warga Inbate, Timor Leste, perbatasan Indonesia, KBRI Dili, survei patok, miskomunikasi, nota diplomatik, NTT.
