29 C
Jakarta
Sabtu, 15 Februari 2025
BerandaNewsBPI Danantara Terganjal Pembegalan: Sinyal Bahaya untuk Program Prioritas Prabowo

BPI Danantara Terganjal Pembegalan: Sinyal Bahaya untuk Program Prioritas Prabowo

- Advertisement -

JAKARTA, IndoChannel – Pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah superholding yang dirancang untuk mengelola investasi negara di luar APBN, kini menghadapi hambatan serius. Superholding ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dengan harapan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun kini terancam oleh perlawanan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menyampaikan keprihatinannya atas lambannya proses pembentukan BPI Danantara yang kini terhenti di tengah ketidakpastian hukum. Tanpa adanya payung hukum yang jelas, BPI Danantara tak bisa beroperasi optimal. Yusri menilai, meski diharapkan menjadi pengelola investasi yang efisien, kehadiran BPI Danantara ternyata menemui batu sandungan di parlemen, yang menunda pembahasan RUU yang menjadi dasar berdirinya badan tersebut.

- Advertisement -

“BPI Danantara ini diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam pengelolaan aset BUMN yang lebih efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia. Namun, prosesnya kini terhambat oleh kelompok-kelompok yang merasa terganggu atas kehadiran badan ini,” ungkap Yusri dalam sebuah wawancara di Jakarta, Senin (3/2).

Dalam penjelasannya, Yusri mengungkapkan bahwa proses yang lambat di parlemen diduga akibat campur tangan sejumlah kelompok yang memiliki kepentingan di sektor BUMN. Dia menilai, kelompok ini, yang ia sebut sebagai korporasi dan oligarki yang terkait dengan pemerintahan sebelumnya, kini berusaha menggagalkan proyek besar ini menggunakan ‘proxy’ mereka di parlemen.

“Banyak pihak yang khawatir dengan potensi besar BPI Danantara yang bisa mengubah dinamika pengelolaan BUMN di Indonesia. Mereka ini—terutama yang selama ini mendapatkan keuntungan dari sistem lama—berusaha menggagalkan inisiatif ini, menggunakan orang-orang dalam lingkaran politik yang masih terpengaruh kepentingan mereka,” jelas Yusri.

Keberadaan BPI Danantara dianggap bisa menjadi kunci penting dalam memperbaiki pengelolaan investasi negara yang selama ini berjalan tidak terkoordinasi dengan baik. Dengan potensi untuk mengelola aset-aset besar milik BUMN, BPI Danantara diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan daya saing global, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Namun, meskipun semangat besar Presiden Prabowo untuk membentuk superholding ini, Yusri menilai bahwa ada kekuatan-kekuatan yang berusaha menggagalkan langkah tersebut. Yusri menegaskan, pembegalan terhadap proses pembentukan BPI Danantara jelas menunjukkan adanya pengkhianatan terhadap komitmen Presiden untuk memajukan ekonomi Indonesia.

“Pembegalan ini, yang terjadi dalam proses pembahasan RUU BUMN, adalah bentuk sabotase dari dalam. Para ‘Brutus’ ini jelas menciderai komitmen Presiden Prabowo. Padahal, parlemen yang didominasi oleh koalisi pemerintahannya seharusnya bisa mempercepat proses ini,” tegas Yusri.

Yusri juga menekankan perlunya langkah tegas dari Presiden Prabowo terhadap kelompok-kelompok yang mencoba menghalangi program-program prioritas pemerintahannya. Dia menyerukan agar Presiden segera mengevaluasi lingkarannya yang ada di parlemen dan pemerintah, untuk memastikan tidak ada intervensi yang menghalangi kebijakan yang berpihak pada rakyat.

“Presiden Prabowo harus bertindak tegas terhadap mereka yang berusaha mengkhianati kepemimpinan dan visi besar beliau. Langkah ini sangat penting agar Indonesia bisa menuju kemajuan tanpa gangguan dari kelompok-kelompok yang hanya mengejar kepentingan pribadi,” tambahnya.

Dengan seruan tersebut, Yusri berharap langkah tegas dari Presiden Prabowo akan menghilangkan hambatan-hambatan yang ada dan memungkinkan BPI Danantara untuk berfungsi sebagai instrumen penting dalam pembangunan Indonesia yang lebih baik.

“Saatnya bersikap tegas, Mr. President!” tutup Yusri.

Latest news

Related news

- Advertisement -