Jatim, IndoChannel.Id – Warga Desa Satak adukan adanya dugaan pratik pungli dan penyewaan lahan illegal. aduan itu disampaikan dalam dialog interaktif yang digelar Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Menko Polkam, Irjen Pol Andry Wibowo.
Warga Desa Satak menyebutkan bahwa pratik tersebut diduga dilakukan oleh Ketua LMDH Desa Satak, Eko Cahyono.
Irjen Andry Wibowo mengaku terkejut mendengar keluhan masyarakat mengenai pungli dan penyewaan lahan tanpa musyawarah. “Ini masalah serius, masyarakat merasa hak-haknya dirampas selama bertahun-tahun,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Bravo Lima Jatim, Raya Sumantoro, menegaskan bahwa tindakan Eko sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk mengutamakan rakyat.
“Ini harus dilawan, program Presiden harus terwujud,” tegasnya.
Seorang warga, Dian Retnowati, mengungkapkan kekesalan warga yang ingin Eko dilengserkan dan diproses secara hukum.
“Kami tidak mendapat hak garap lahan selama 23 tahun. Kami ingin Eko diproses sesuai hukum,” katanya.
Eko Cahyono yang telah menjabat selama 24 tahun diduga tidak transparan dalam mengambil keputusan dan sering melakukan kebijakan sepihak, seperti menyewakan lahan desa tanpa melibatkan masyarakat.
Irjen Andry Wibowo menegaskan, kasus ini harus ditindaklanjuti. “Pungli dan penyewaan ilegal yang berlangsung lama tidak bisa dibiarkan. Pemerintah dan aparat hukum harus turun tangan,” ujarnya.
Masyarakat Desa Satak kini menuntut agar Eko Cahyono segera diproses hukum dan kepemimpinan LMDH diperbaiki. “Kami sudah lama diam, sekarang saatnya kami tuntut keadilan,” tegas Hernowo, warga Desa Satak.
Warga berharap agar LMDH kembali menjadi lembaga pemberdayaan yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan. Mereka menunggu langkah tegas dari aparat hukum untuk memastikan keadilan.
