Jakarta, IndoChannel.id – Enam pejabat Kementerian Agama (Kemenag) dicopot oleh sang Menag Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut memutasi enam pejabat Eselon I di Kemenag ke jabatan fungsional per 6 Desember 2021. Mereka adalah Inspektur Jenderal (Irjen), Kepala Balitbang-Diklat, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Bimas Buddha.
“Rotasi mutasi adalah hal yang biasa, untuk penyegaran organisasi,” ujar Sekjen Kemenag Nizar Ali melalui keterangannya, Selasa (21/12).
Nizar menjelaskan Menag Yaqut selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) memiliki kewenangan merotasi personel organisasinya dengan beragam pertimbangan, salah satunya penyegaran. Nizar memastikan pemberhentian terhadap keenam orang ini bukan terkait hukuman.
“Alasan atau pertimbangan melakukan rotasi mutasi itu menjadi hak PPK dan bukan untuk konsumsi publik,” paparnya.
“Yang pasti, rotasi mutasi yang saat ini diambil itu bukan hukuman, tapi upaya penyegaran organisasi. Ini hal biasa. Setiap ASN harus siap ditempatkan dan dipindahkan,” sambung Nizar.
Menanggapi pencopotan tersebut, keenam mantan pejabat itu pun bakal melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
“Kalau (menggugat) ke PTUN itu wajib hukumnya,” kata mantan Dirjen Bimas Buddha, Caliadi, Rabu (22/12/2021).
Caliadi mengatakan jika tuntutan itu terkait mekanisme dan proses pencopotan yang dilakukan Menag Yaqut. Dia mempertanyakan apakah pencopotan sudah sesuai dengan prosedur atau hanya intrik belaka.
“Yang kami tuntut itu kan prosesnya, prosesnya itu apakah proses yang sesuai PP Nomor 11 tahun 2017 atau hanya sekadar ada intrik lain gitu kan,” tuturnya.
Dia juga menyampaikan sejumlah tokoh agama sudah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pencopotan tersebut. Caliadi menyebut jabatan seorang Dirjen merupakan representasi dari umat.
“Itu kalau kirim (surat) ke presiden, semua lembaga, tokoh agama kan sudah berkirim ke presiden, karena semua irjen ini adalah representasi dari umat,” ujarnya.
Lebih lanjut Caliadi mempertanyakan mengapa tidak semua Dirjen dicopot oleh Menag Yaqut. Dia kemudian menyinggung soal moderasi beragama yang sebelumnya pernah digaungkan oleh Menag Yaqut.
“Lebih-lebih kan sekarang digaungkan moderasi beragama, tapi kenapa semua Dirjen yang non itu disapu bersih gitu kan, ada apa, salahnya apa,” tukasnya.
“Kalau memang mau penyegaran kenapa nggak semua yang dianu kan. Ini kan ada indikasi diskriminasi kan, kenapa disapu bersih kan ada apa, publik kan mempertanyakan hal itu kan kebijakan apa yang dilakukan si Yakut,” sambungnya lagi.
