28.3 C
Jakarta
Minggu, 5 Desember 2021
BerandaNewsPolda Jabar Ringkus Sindikat Sertifikat Vaksin Covid-19 Palsu

Polda Jabar Ringkus Sindikat Sertifikat Vaksin Covid-19 Palsu

- Advertisement -

Bandung, IndoChannel.id – Polda Jawa Barat meringkus empat pelaku kasus sindikat sertifikat vaksinasi Covid-19. Keempat pelaku berinisial JR, IF, MY, dan HH.

Sindikat ini terbongkar berawal dari Ditreskrimsus Polda Jabar mendapati akun Facebook bernama Jojo yang menawarkan sertifikat vaksinasi tanpa harus melakukan penyuntikan.

- Advertisement -

“Sindikasi pertama adalah mulai bulan Agustus kita lakukan profil-ing (JR) yang diduga melakukan pemalsuan,” ungkap Ditreskrimsus Polda Jabar Kombes Arif Rachman di Mapolda Jabar, Selasa (14/9/2021).

Arif mengungkapkan, pelaku menawarkan sertifikat vaksinasi Covid-19 di media sosial dengan harga Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. Dengan syarat, pemesan hanya cukup menyerahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Pelaku JR lalu mengakses website Primarycare dan memasukkan data NIK pemesannya dan pemesan akan mendapatkan sertifikat vaksinasi tanpa harus melakukan penyuntikan vaksin terlebih dahulu,” beber Arif.

Lanjut Arif, berdasarkan pengakuan JR, sebanyak sembilan sertifikat vaksinasi Covid-19 palsu sudah diterbitkan dan pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp1,8 juta.

Kemudian, polisi melakukan penyidikan hingga akhirnya berhasil mengungkap praktik serupa yang dilakukan oleh IF, MY, dan HH. Salah satu pelaku, IF ternyata diketahui sebagai mantan relawan vaksinasi yang memiliki akses terhadap situs Pcare.

“Dengan pengalaman menjadi sukarelawan, bagaimana penerbitan surat vaksin dan sebagainya, maka yang bersangkutan menyalahgunakan. Mereka telah menerbitkan 26 sertifikat vaksinasi palsu,” ungkap Arif.

Hasil penyidikan mengungkapkan, jika HH dan MY berperan sebagai agen pemasaran. Sedangkan, IF dengan keahliannya saat bertugas sebagai relawan vaksinasi, berperan mengakses situs Pcare.

“Ini sindikasi karena yang pertama ada yang masuk secara ilegal yang masuk ke aplikasi. Kedua, ada yang memasarkan, maka ini sindikasi. Ketiga, ada pengguna atau user, sehingga lengkaplah term-nya adalah sindikasi,” lanjutnya.

Akibat perbuatannya itu, JR disangkakan Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 9 ayat 1 huruf c UURI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat 2 UURI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 48 ayat 1 Jo Pasal 32 ayat 1 dan atau Pasal 51 ayat 1 Jo Pasal 36 UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diancam pidana 5 hingga 12 tahun penjara.

Sementara IF, MY, dan HH disangkakan Pasal 46 Jo Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 51 Jo Pasal 35 UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 56 KUHPidana dengan ancaman penjara di atas 12 tahun.

Latest news

Related news

- Advertisement -