32.9 C
Jakarta
Sabtu, 23 Oktober 2021
BerandaNewsTNI-Polri Akan Menjadi yang Pertama Pindah ke Ibu Kota Baru Indonesia

TNI-Polri Akan Menjadi yang Pertama Pindah ke Ibu Kota Baru Indonesia

- Advertisement -

Jakarta, IndoChannel.id – Pemindahan Ibukota telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Hingga kini, wacana pemindahan Ibukota ke Provinsi Kalimantan masih dalam proses yang sangat panjang.

Kabar tebaru mengatakan, jika TNI-Polri direncanakan akan pindah terlebih dahulu.

- Advertisement -

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa memastikan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) telah selesai disusun.

“Kalau kita membangun tentu gak bisa langsung seperti sulap. Untuk pembangunan fisik ada step-step tahapannya. Kalau mau pindah, step-step ini yang sedang kita siapkan. Di masterplan kita juga sampai 2045,” jelasnya, Kamis (2/9/2021).

“Begitu bisa go, kita akan go. Kita sudah sampai pada land development, penanaman bibit sudah, penyemaian sudah kita lakukan. Cuma soal bagaimana kita akan membiayai dan membangun,” lanjutnya.

Suharso juga belum bisa memastikan, keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengadakan upacara HUT RI ke-79 di IKN bisa terwujud atau tidak.

“Bisa gak pemerintahan ini bisa dimulai pada 2024 itu masih jadi pertanyaan, kalau dalam situasi seperti ini (pandemi Covid-19). Tapi, kita masih tetap on the right track,” ucapnya.

Dalam kesempatan lain, Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan rencana pembangunan IKN ke Kalimantan Timur saat ini masih menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.

Rencana pemindahan IKN dengan menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19 terkini tersebut kata Rudy sesuai arahan dari Presiden Jokowi. Satu hal yang yang jelas saat ini RUU Pemindahan IKN sudah rampung dan siap diserahkan kepada DPR.

“Surpres (Surat Presiden), RUU sudah selesai. Namun Pak Presiden melihat kondisi saat ini. Dari sisi pandemi sudah mulai membaik, tapi membaik itu kan di Jakarta, secara nasional perlu perhatian semua pihak,” ucapnya.

“Kalau Presiden bilang jalan, saya nggak mau berasumsi, APBN masih bisa berubah,” ujar Rudy.

Rudy menjelaskan, meskipun saat ini pemindahan IKN tidak ada di dalam RAPBN 2022, maka skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) menjadi hal yang paling mungkin dilakukan.

Dalam rapat Kementerian PPN/Bappenas dengan DPR RI pada, Rabu (1/9/2021), pemindahan PNS ke IKN sudah disiapkan melalui belanja modal tahun anggaran 2022. Menurut Rudy hal itu adalah kajian persiapan.

“Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. […] Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya,” papar Rudy.

Menurut Rudy, jika RUU Pemindahan IKN bisa segera disahkan, maka tak khayal pada 2022 sudah bisa dibangun kantor pemerintahan dan Istana Kepresidenan.

Lanjut Rudy, semuanya tergantung dengan kondisi penularan pandemi Covid-19 secara nasional.

“Semua itu akan sangat tergantung pada kondisi, semua terkait Covid-19 itu kuncinya. Kalau ini gak jalan (gak ada penurunan kasus), ekonomi susah geraknya,” tuturnya.

“IKN itu salah satu game changer mendorong perekonomian. Kalau bergerak, semua ekonomi akan bergerak. Kesempatan kerja bergerak, yang dulu lepas kerjaan bisa cari kerja di situ. Rp 1 triliun konstruksi bisa menyerap 13.000 tenaga kerja. Semua harus berjalan seimbang,” jelas Rudy lagi.

Latest news

Related news

- Advertisement -