26.3 C
Jakarta
Minggu, 20 Juni 2021
BerandaNewsNasionalOmnibus Law Disahkan Nelayan Akan semakin Susah

Omnibus Law Disahkan Nelayan Akan semakin Susah

- Advertisement -

Semarang, IndoChannel.id –  Pasca pengesahan UU Cipta kerja sampai hari ini masih cukup panas. Demo buruh, mahasiswa dan masyarakat sipil semakin meluas karena mereka sangat khawatir nasib dan masa depan mereka semakin suram dengan UU ini.

“Sejak diajukan oleh Presiden bulan Febuari UU ini sudah mengandung pro kontra, kalangan aktifis nelayan dan perikanan, akademisi dan organisasi profesi keilmuan serta kampus melihat UU ini cacat secara prosedur dan bahkan melanggar UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan” kata Ketua DPP Aliansi Nelayan Indonesia Riyono.

- Advertisement -

Karena sampai sekarang dokumen resmi UU Cipta Kerja sulit diakses oleh publik, bahkan DPR mengakui setelah disahkan masih ada yang difinalisasi atau dirapikan. Ini jelas sangat rawan dan cacat secara prosedural, UU sudah disahkan ternyata belum final di tingkat naskah aslinya.
Kekhawatiran nelayan dan masyarakat pesisir, akademisi dan kalangan ilmuwan UU ini akan banyak berimplikasi kepada tata kelola wilayah laut, kesejahteraan nelayan, kedaulatan negara di laut Indonesia.

“Dalam draf final tim perumus Baleg sebagai bahan akhir menuju pengambilan putusan tingkat 1 di Baleg dijelaskan bahwa status nelayan kecil sudah tidak berbasis kepemilikam kapal yang memiliki GT maksimal 10 GT, hanya berbasis kegiatan tangkap ikan. Bahkan definisi nelayan semakin kabur karena bersifat umum, nelayan tradisional dan kecil akan semakin sengsara” tambahnya

Isu lain yang krusial adalah kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan ZWP3K (Zonasi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil) bisa diambil alih oleh pusat dengan berlindung pada PSN (proyek strategis nasional).

“Ini jelas sangat merugikan daerah dan mengancam kelestarian wilayah pesisir, sumber saya alam, berpotensi merusak laut kita dan pasti nelayan akan semakin susah” ujarnya.

UU ini juga memberikan ruang laut untuk dikuasai oleh kapal asing. Dalam UU 45/2009 tentang perikanan disebutkan bahwa kapal berbendara asing harus menggunakan ABK dalam negeri minimal 70%, dan di UU Cilaka pasal ini dihapuskan. Laut di ZEEI bisa semakin sulit mengontrolnya.

ANNI mengkhawatirkan operasi penangkapan ikan asing di ZEEI akan kembali melanggar zona tangkap kapal dalam negeri dan nelayan lokal. Selain itu, penangkapan ikan skala besar pun dikhawatirkan akan mematikan usaha penangkapan ikan rakyat yang kini sedang tumbuh dengan modal dan kekuatan sendiri.

“Empat alasan diatas semakin membuat nelayan akan semakin sulit kehidupan mereka, bahkan kita akan sulit menemukan nelayan kecil atau tradisional di laut karena ruang laut bisa jadi dikuasai oleh pengusaha dan investor asing yang berlindung dibalik UU Cilaka ini” tutupnya

Latest news

Related news

- Advertisement -