JAKARTA, IndoChannel.id – TNI Angkatan Udara melakukan upaya menyempurnakan doktrin guna menghasilkan peranti lunak yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis dan kemajuan teknologi militer. Upaya ini diwujudkan melalui Rapat Uji Naskah III Revisi Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa (SBP), yang dipimpin langsung oleh Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono di Ruang Rapat Kasau, Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa (24/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Kasau menekankan pentingnya pembuatan doktrin yang future proof, memiliki relevansi jangka panjang, serta selaras dengan rencana strategis dan postur TNI Angkatan Udara. Menurutnya, laju perubahan lingkungan strategis dan perkembangan teknologi militer yang pesat mengharuskan kemampuan adaptasi yang berkelanjutan dari institusi militer udara.
Kasau juga menggarisbawahi perlunya keselarasan Doktrin Swa Bhuwana Paksa dengan kebijakan strategis nasional, termasuk penerapan Sistem Air Blanket dalam kerangka Perisai Trisula Nusantara. Sinkronisasi ini dianggap krusial untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional secara menyeluruh.
Selanjutnya, doktrin yang disempurnakan diharapkan sejalan dengan Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek), peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat diimplementasikan secara operasional dan taktis oleh seluruh satuan TNI AU di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Kasau menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun atas progres yang telah dicapai hingga memasuki tahap Uji Naskah III. Tahap ini dinilai sebagai momentum penting untuk memastikan doktrin yang dirumuskan benar-benar matang sebelum ditetapkan secara resmi.
Penyempurnaan Doktrin TNI Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa diharapkan dapat memperkuat peran TNI AU dalam mewujudkan pertahanan udara nasional yang adaptif, terintegrasi, serta mampu menjamin kedaulatan dan keamanan bangsa dan negara secara berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan ini antara lain Wakasau, Dankodiklatau, Pangkoopsudnas, Wairjenau, Koorsahli Kasau, para Asisten Kasau, para Kapus, Komandan, Panglima, Gubernur AAU, Kepala Dinas jajaran Mabesau, serta pejabat TNI AU lainnya.
