Jakarta, IndoChannel.Id — Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki keleluasaan untuk memilih calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dari Partai Gerindra. Pilihan tersebut tidak bertentangan dengan aturan politik maupun ketatanegaraan, selama didasarkan pada kesepakatan bersama partai-partai koalisi.
Pengamat politik sekaligus CEO Point Indonesia, Karel Susetyo, mengatakan dinamika pengisian posisi wakil presiden mulai menghangat setelah Gibran secara resmi menyampaikan pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 November 2026.
MPR kemudian menindaklanjuti pengunduran diri tersebut dengan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo. Melalui surat itu, MPR meminta presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk selanjutnya menjalani proses verifikasi.
Kedua nama tersebut ditargetkan sudah diterima MPR paling lambat Rabu, 18 November 2026.
Menurut Karel, Presiden Prabowo telah menunjukkan langkah cepat dalam merespons proses pengisian jabatan tersebut. Salah satunya terlihat dari pertemuan dengan para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Istana Bogor pada 13 November 2026.
Dalam pertemuan itu, para ketua umum partai koalisi sepakat tidak mengusulkan kandidat masing-masing dan menyerahkan sepenuhnya keputusan penentuan calon wakil presiden kepada Prabowo.
Karel menilai sikap tersebut mencerminkan soliditas koalisi sekaligus kedewasaan para pimpinan partai dalam menyikapi dinamika politik nasional.
“Para Ketua Umum Parpol sepakat untuk tidak memajukan nama Cawapres dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Presiden Prabowo,” ujar Karel.
Ia menilai kesepakatan tersebut menjadi modal penting untuk menjaga hubungan antarkekuatan politik yang tergabung dalam pemerintahan. Terlebih, keputusan mengenai figur pendamping presiden berpotensi memunculkan dinamika apabila tidak dibicarakan secara bersama.
Karel mengatakan Prabowo pada dasarnya memiliki peluang untuk memilih figur dari partainya sendiri, yakni Gerindra. Namun, keputusan tersebut tetap perlu mempertimbangkan kepentingan dan kesepahaman seluruh anggota koalisi.
“Presiden bisa saja memilih cawapres dari figur partainya sendiri (Gerindra-red), dan hal itu tidak melanggar aturan yang ada. Namun pemilihan itu harus didasari pada kesepakatan bersama anggota koalisi. Agar tidak menjadi sumber friksi di internal koalisi,” katanya.
Presiden dan Wapres Satu Partai Bukan Persoalan
Lebih jauh, Karel menilai tidak ada persoalan apabila presiden dan wakil presiden berasal dari partai politik yang sama. Menurut dia, praktik tersebut justru dapat menjadi salah satu cara menjaga kesinambungan dan stabilitas pemerintahan.
Ia mencontohkan sistem politik di Amerika Serikat yang memungkinkan presiden dan wakil presiden berasal dari partai yang sama. Pola tersebut dinilai wajar karena keduanya berada dalam satu garis politik dan pemerintahan.
Sementara di Indonesia, konfigurasi politiknya memiliki karakter berbeda. Sistem presidensial berjalan berdampingan dengan sistem multipartai, dengan sedikitnya sembilan fraksi di parlemen.
Kondisi tersebut membuat pembentukan koalisi pemerintahan menjadi bagian penting dalam proses politik, bahkan sejak pencalonan presiden dan wakil presiden.
Meski demikian, Karel mengingatkan bahwa perbedaan asal partai tidak otomatis menjamin hubungan presiden dan wakil presiden berjalan harmonis. Sebaliknya, kesamaan partai juga bukan satu-satunya faktor penentu soliditas pemerintahan.
Ia menyinggung pengalaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Keduanya berasal dari latar belakang politik berbeda dan sempat mengalami ketegangan hubungan yang berlangsung di internal pemerintahan.
Konflik tersebut pada akhirnya berujung pada berakhirnya masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid.
Pengalaman itu, menurut Karel, menunjukkan bahwa hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden tidak cukup hanya ditopang oleh pembagian posisi politik. Keselarasan visi dan kemampuan bekerja sama juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
Sufmi Dasco Ahmad Disebut Menguat
Dalam konteks kemungkinan Prabowo memilih wakil presiden dari Gerindra, Karel menyebut nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang berpotensi mengisi posisi tersebut.
Menurut dia, kehadiran Dasco sebagai wakil presiden dapat membuat fungsi lembaga kepresidenan berjalan lebih efektif, terutama dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan.
Karel berharap posisi wakil presiden tidak hanya menjadi pelengkap dalam struktur kekuasaan, tetapi memiliki peran substantif dalam mendukung kerja presiden.
Ia menggunakan istilah *de-bottlenecking* untuk menggambarkan fungsi wakil presiden yang mampu membantu mengurai hambatan birokrasi maupun persoalan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Dengan demikian, wakil presiden diharapkan dapat menjadi mitra kerja yang aktif dan memiliki kontribusi nyata dalam pemerintahan, bukan sekadar menjalankan fungsi formal.
Karel menegaskan pentingnya menempatkan figur wakil presiden yang mampu bekerja efektif bersama Prabowo, sehingga pembagian tugas di tingkat eksekutif dapat berjalan optimal.
Menurut dia, pengisian posisi wakil presiden tidak semestinya hanya dipandang sebagai bagian dari kompromi politik antarpartai, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan figur dalam membantu presiden menjalankan pemerintahan.
