JAKARTA, Indochannel.id — Penguasaan hukum dan kemampuan memahami pasal dinilai belum cukup untuk menjamin penegakan hukum berjalan adil. Pakar hukum pidana sekaligus Founder & Managing Partner Krishna Jay Law Firm (KJLF), Dr. I Ketut Adi Purnama, menilai integritas justru menjadi ujian utama bagi setiap insan penegak hukum ketika berhadapan dengan kekuasaan, kepentingan finansial, hingga tekanan dalam menjalankan tugas.
Menurut Adi Purnama, hukum memang dapat dipelajari melalui pendidikan formal dan kemampuan teknis dapat dibentuk lewat pengalaman. Namun, integritas tidak terbentuk hanya dari ruang kelas maupun pengalaman profesional.
“Hukum dapat dipelajari melalui pendidikan formal, dan keterampilan hukum bisa diasah lewat pengalaman. Namun, integritas harus dibangun dari karakter, keteladanan, serta kesadaran moral yang terus dipelihara,” ujar Adi Purnama dalam keterangan tertulisnya.
Ia menilai persoalan integritas menjadi penting karena kewenangan yang dimiliki aparat maupun praktisi hukum berhubungan langsung dengan kepentingan dan hak masyarakat. Tanpa landasan moral yang kuat, kemampuan memahami aturan justru dapat digunakan untuk mencari celah atau membenarkan tindakan yang menyimpang.
Kecerdasan Hukum Tak Cukup Tanpa Keberanian Moral
Adi Purnama mengatakan kemuliaan profesi penyidik, jaksa, hakim maupun advokat tidak semata-mata ditentukan oleh pangkat, jabatan, gelar akademik atau besarnya kewenangan.
Menurut dia, ukuran yang lebih mendasar terletak pada kejujuran, keberanian moral serta konsistensi dalam mempertahankan keadilan.
Ia menyoroti potensi penyalahgunaan kecerdasan hukum ketika kemampuan teknis tidak disertai tanggung jawab moral. Dalam kondisi tersebut, pemahaman terhadap aturan dapat berubah menjadi instrumen untuk mencari pembenaran atas tindakan yang bertentangan dengan hukum.
“Penegak hukum yang berintegritas wajib berani menyatakan salah terhadap yang salah, siapa pun pelakunya. Sebaliknya, kebenaran harus tetap dibela, terutama jika diperjuangkan oleh masyarakat kecil yang tidak punya pengaruh politik maupun kekuatan ekonomi,” tegasnya.
Ia juga memberikan gambaran mengenai keberanian moral yang dibutuhkan dalam menjalankan profesi hukum. Seorang advokat, misalnya, tidak seharusnya memberikan harapan kepada klien jika perkara yang dihadapi memang tidak memiliki dasar hukum yang kuat hanya demi mendapatkan honorarium.
Hal serupa berlaku bagi mediator. Independensi harus tetap dijaga meskipun proses penyelesaian sengketa mempertemukan pihak yang memiliki kekuasaan maupun kekuatan finansial dengan pihak yang berada dalam posisi lebih lemah.
Bagi Adi Purnama, posisi dan kewenangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip keadilan.
Kampus Diminta Tak Hanya Cetak Lulusan Penghafal Pasal
Sebagai akademisi, Adi Purnama juga menekankan peran perguruan tinggi dalam membentuk karakter calon insan hukum.
Menurut dia, pendidikan hukum tidak cukup jika hanya berorientasi pada kemampuan mahasiswa menghafal teori, memahami pasal atau menyusun dokumen hukum. Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab membangun kematangan emosional, kepekaan sosial dan kesadaran moral mahasiswa.
Ia menilai nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan sejak seseorang masih menjalani pendidikan sebelum memasuki profesi hukum.
Bagi calon advokat, misalnya, pemahaman mengenai pembelaan terhadap hak klien harus dibedakan dari upaya membenarkan tindakan pidana yang dilakukan klien. Sementara calon penyidik perlu memahami bahwa kewenangan melakukan upaya paksa bukan merupakan kekuasaan yang tidak memiliki batas.
Calon jaksa juga perlu memahami bahwa keberhasilan penuntutan tidak semata-mata diukur dari banyaknya orang yang berakhir di penjara. Sedangkan calon hakim harus menyadari bahwa setiap putusan yang dijatuhkan berkaitan langsung dengan kehidupan dan nasib manusia.
