Jakarta, IndoChannel.id – Pemerintah diminta segera melakukan klarifikasi terkait pemberitaan adanya 4 ribu dosis vaksin AZ yang kadaluwarsa di Kudus, Jawa Tengah. Pemberitaan tersebut tentu sangat tidak baik. Sebab, pemerintah saat ini lagi mengejar target pencapaian vaksinasi sebanyak 70 persen hingga akhir tahun. Dengan berita tersebut, terkesan pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan program vaksinasi tersebut.
“Kalau membaca beritanya, kejadian ini diakibatkan lambatnya distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten. Belum jelas apa yang menjadi kendala. Namun, kalau vaksinnya kadaluwarsa, tentu sangat disayangkan,” ungkap Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.
“Masalahnya, masih banyak daerah sekarang yang berjibaku meminta kuota vaksin. Semuanya belum bisa dipenuhi. Ketersediaan vaksin juga terbatas. Masih harus menunggu dari negara produsen,” sambungnya.
Saleh Daulay yang juga merupakan anggota komisi IX ini menyebut jika benar vaksin itu kadaluwarsa tentunya adalah hal yang mubadzir sementara masih ada daerah lain yang kekurangan vaksin.
“Kan aneh ya, ada daerah yang kekurangan vaksin dan mengejar-ngejar kuota, tapi ada daerah yang vaksinnya ada tetapi terlambat disuntikkan. Kalau betul kadaluwarsa, itu sangat mubazzir. Pantas dan wajar disorot masyarakat,” paparnya.
Dalam konteks ini, kementerian kesehatan RI diminta untuk ikut membantu memantau distribusi vaksin di daerah. Jika ditemukan kendala, kementerian kesehatan diminta untuk memberikan bantuan. Bagaimanapun juga, sukses tidaknya vaksinasi ini adalah tanggung jawab kemenkes RI.
“Kalaupun kendala ada di daerah, tetapi kemenkes RI tetap diminta bertanggung jawab. Karena itu, kemenkes juga harus turun ke bawah. Berikan supervisi dan bantuan yang diperlukan,” ujarnya.
Terkait dengan vaksin yang disebut kadaluwarsa tersebut, pemerintah diminta untuk segera memeriksa. Jika memang kadaluwarsa, harus segera diamankan dan tidak dipergunakan lagi. Harus segera dikirim vaksin pengganti. Namun, jika masih ada grace priode (masa tenggang), perlu dipelajari secepatnya apakah masih bagus untuk disuntikkan atau tidak.
“Kalau sudah tidak bagus lagi, jangan disuntikkan. Masyarakat harus mendapat vaksin yang terbaik. Yang perlu ditekankan, kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi,” tutup Saleh Daulay.
