31.2 C
Jakarta
Jumat, 18 Juni 2021
BerandaHeadlineIni dia 20 Persyaratan Protokol Kesehatan Saat Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah

Ini dia 20 Persyaratan Protokol Kesehatan Saat Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah

- Advertisement -

Bandung, IndoChannel.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyampaikan bahwa kebijakan soal pelaksanaan belajar tatap muka di masa pandemi Covid-19 akan di mulai tanggal 2 Januari. Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut harus memenuhi ketentuan protokol kesehatan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Ada rincian persyaratan yang harus diajukan sekolah atau satuan pendidikan jika ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung.

- Advertisement -

Berikut syarat pembelajaran tatap muka langsung di sekolah yang ditetapkan pemerintah :

1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih yang layak.

– Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer.

– Disinfektan

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan.

3. Kesiapan menerapkan wajib masker.

4. Memiliki thermogun

5. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan.

6. Memiliki comorbid yang terkontrol.

7. Memiliki akses transportasi yang aman.

8. Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko Covid 19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid 19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri.

9. Mendapatkan persetujuan komite sekolah/perwakilan orang tua/wali.

10. Jaga jarak minimal 1,5 meter.

11. Kapasitas maksimal sekitar 50% dari rata-rata kelas. Untuk PAUD 5 orang (dari standar 15 peserta didik), SD-SMP 18 orang (dari standar 36 peserta didik), Sekolah Luar Biasa 5 orang (dari standar 8 peserta didik).

12. Melakukan sistem bergiliran.

13. Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai/masker bedah.

14. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau gunakan hand sanitizer.

15. Menjaga jarak 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik.

16. Menerapkan etika batuk/bersin.

17. Kondisi medis warga satuan pendidikan harus sehat dan jika mengidap comorbid, harus dalam kondisi terkontrol.

18. Tidak memiliki gejala Covid-19, termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah.

19. Kantin sekolah diperbolehkan beroperasi dengan protokol kesehatan untuk daerah yang menerapkan aturan kenormalan baru, sedangkan untuk masa transisi tidak diperbolehkan.

20. Untuk daerah pada masa transisi, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selain belajar mengajar, contohnya orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orangtua murid, dan lainnya. Sedangkan untuk daerah yang menerapkan kenormalan baru, diperbolehkan.

“Memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk memberikan izin pembelajaran tatap muka di sekolah yang berada di wilayah kewenangannya,” menurut Nadiem Makarim.

Nadiem menyatakan bahwa Kemdikbud sudah mengevaluasi Surat Keputusan Bersama 4 Menteri sebelumnya. Sampai dengan saat ini, hanya 13 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka langsung dan sebesar 87 persen masih belajar dari rumah atau dengan metode pembelajaran jarak jauh.

Dari hasil evaluasi, pembelajaran jarak jauh memiliki dampak negatif terhadap siswa dan orang tua, termasuk pengaruh psikologis.

“Mulai Januari 2021, ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah Pemerintah Daerah sendiri,Pemerintah Daerah (PEMDA) atau dalam situasi yang lain Kantor Wilayah (Kanwil) atau kantor Kementerian Agama (Kemenag),” ucap Nadiem.

Pemberian izin pembelajaran tatap muka bisa dilakukan serentak maupun bertahap, tergantung kesiapan masing-masing daerah dan berdasarkan diskresi atau evaluasi kepala daerah. Meski begitu, sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka harus melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Untuk itu, Menteri Nadiem mengingatkan agar sekolah dan pemerintah daerah untuk menyiapkan diri agar bisa menjalankan pembelajaran tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan.

“Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021. Jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang, kalau siap melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun,” Tutupnya.

Latest news

Related news

- Advertisement -